Suasana Corona, ProDem Awali Unjuk Rasa Tolak Perppu 1/2020 dan Omnibuslaw

Dengan formasi Social distance kenakan masker, puluhan Jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Selasa siang, 28/04/2020 gelar aksi protes menolak Perppu No 1/2020 dan RUU Omnibus Law di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

 

Tabayun.Id – Jakarta. Suasana keprihatinan wabah Corona, para mantan Aktivis Mahasiswa era tahun 1980/1990-an yang merupakan kaum pergerakan intelektual yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem), lakukan aksi protes atas berbagai kebijakan Pemerintah yang dinilai telah menyimpang dari cita – cita berdirinya Negara Republik Indonesia yang Merdeka dan mengedepankan kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh tumpah darah rakyat bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

RUU Omnibuslaw & Perppu No.1/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dibawah Presiden Ir, Joko Widodo, berisi aturan yang dirasakan Prodem bertentangan dengan cita-cita dan konsitusi NKRI.

Lebih rinci terkait aksi protes, dalam orasinya Orator menyampaikan bahwa, negara saat ini sedang terancam oleh resesi/krisis ekonomi akibat dari kebijakan pemerintah yang diindikasikan gagal mengalokasikan distribusi keuangan negara secara menyeluruh, selain beban hutang negara yang meroket yang berpotensi gagal bayar terhadap utang pokok, apalagi bunga pinjaman yang dalam waktu dekat jatuh tempo bayar ke pihak Asing.

Orasi yang dilakukan bergantian, disebut juga bahwa fakta lain menunjukkan rakyat semakin miskin dan terlilit hutang kredit bank, kendaraan, pinjaman online yang diakibatkan sulitnya ekonomi nasional, minimnya lapangan kerja. Ironisnya negara tidak lakukan filterisasi kepada investor asing yang lakukan praktek perbankan didalam negeri. Belum lagi soal data pribadi rakyat yang merupakan salah satu syarat kredit bank – bank tak jelas telah dimiliki oleh asing aseng yang praktek di negeri kita ini. Kemudian Negara seakan membiarkan hal itu terjadi, dan parahnya rakyat tidak mendapat perlindungan konsumen sebagaimana layaknya warga negara.

Dalam orasi itu nampak senior aktivis Mahasiswa yang merupakan senator ProDem, Effendi Saman ikut berikan orasinya yang menyoroti soal – soal sosial. Antara lain soal nasib para korban Pinjaman Online yang lemah secara ekonomi akibat keadaan ekonomi negara yang kian melemah, pengetahuan hukum, yang kemudian terjebak dalam permainn praktek pinjaman online yang jelas-jelas telah melanggar konstitusi, UU Perbankan, UU BI, dll. Kesemuanya berakhir pada penderitann dan kesengsaraan rakyat, akibat bunga yang sangat besar dan adanya kerjasama oknum pejabat yang mendukung perusahan pinjaman online untuk mengeksploitasi rakyat sebgai objek usaha dan profit, tanpa melewati hal-hal yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Ketegasan Pemerintah terkait investasi asing yang terus praktek di Indonesia serta mengeruk keuntungan besar dari rakyat Indonesia dirasakan lemah. Seharusnya dalam soal aturan investasi Pemerintah berorientasi kepada kemakmuran dan keadilan yang berdasarkan pada cita-cita Indonesia merdeka yang berlandaskan Pancasila, bukan berdasarkan pada keuntungan semata yang sengsarakan rakyat. Hal ini menyebabkan hilangnya wibawa negara dimata investor, sehingga dengan semaunya kekuatan modal melakukan usaha yang bertentangan dengan konstitusi NKRI.

Disisi lain Prodem menduga dalam RUU Omnibuslaw dan Perppu 1/2020 berpotensi terjadinya praktek penyelewengan trilyunan uang rakyat serta penyimpangan aturan yang menguntungkan kelompok tertentu. Karenanya ProDem sangat menolak kebijakan Pemerintah. Oleh sebab itu Prodem mendesak DPR-RI agar menolak RUU Omnibuslaw dan Perppu 1/2020 segera.

Atas masalah tersebut jaringan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) menganggap Presiden/Pemerintah RI patut diduga telah lalai dan terlambat mengambil sikap dan tindakan antisipasi pandemi, penyelamatan, dll bahkan cenderung menutup-nutupi fakta yang sedang terjadi.

Aksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivi Pro Demokrasi, Ir. Iwan Sumule pada pukul 13.00 hingga 13.35 WIB berlangsung dengan lancar dan tertib. Nampak puluhan peserta aksi kenakan APD standart (Masker) dengan tetap menjaga jarak posisi Social Distance.

Aksi diakhiri dengan penyerahan Surat Protes Prodem untuk DPR/MPR yang diwakili oleh Ketua Majelis Prodem – Iwan Sumule dan Sekjen Prodem – Mujib Hermani, yang dikawal oleh Pandal (Pengamanan Dalam) Lingkungan DPR/MPR menuju ruang Kantor DPR/MPR, Selasa 28/4/2020.
Dalam surat protes itu disampaikan soal penolakan atas Perppu No 1/2020 dan RUU Omnibus Law, serta keprihatinan Prodem bahwa di tengah kondisi yang memprihatinkan akibat merebaknya wabah covid-19 di Indonesia, masih saja ada oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi, termasuk adanya dugaan korupsi dan potensi penyalahgunaan anggaran negara trilyunan rupiah.

Ketua Majelis Prodem jelaskan rinci terkait penolakan Prodem terhadap kedua topik masalah hukum di atas jelas bertentangan dengan konstitusi UUD 45 dan melanggar norma-norma dan kaidah-kaidah hukum serta sistem hukum yang patut di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Khusus Perppu No 1/2020, ProDem dalam tujuh point analisanya menilai adanya kenaikan batas defisit APBN ke angka 5% dari semula maksimal 3% sesuai UU No. 17/2007 tentang Keuangan Negara, mengisyaratkan adanya kepentingan untuk menyelamatkan kekuasaan Presiden dan Pemerintah, ketimbang melindungi kepentingan Negara dan rakyat.

Pasal 27 ayat 2 dan 3 Perppu No 1/2020 juga dipandang telah mengebiri fungsi hukum dan lembaga peradilan dengan mengecualikan adanya tindakan hukum dalam memperkara masalah atas pelanggaran baik secara perdata, pidana dan PTUN.

Pemerintah/Menteri Keuangan juga dinilai telah memanfaaatkan situasi ekonomi dalam negeri yang memburuk dengan adanya wabah covid-19, padahal kondisi ekonomi telah memburuk jauh hari sebelumnya. Disamping itu, ProDem juga menilai Presiden telah keliru menafsirkan Pasal 22 (1) UUD 1945 dan Keputusan MK No. 138/PUU-VII/2009 perihal kegentingan yang memaksa untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (UU).

Semestinya, Perppu No 1/2020 tidak layak diberlakukan karena saat ini negara tidak dalam keadaan “kekosongan hukum” karena telah ada UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19, demikian lanjut pernyataan ProDem.

Terkait RUU Omnibus Law, kritik ProDem diantaranya menyatakan bahwa draft RUU tersebut merupakan hasil rekayasa untuk merespon kepentingan pemilik modal (asing), tidak aspiratif dan berpotensi merugikan kelompok usaha ekonomi rakyat kecil, buruh, petani, nelayan dan masyarakat miskin kota lainnya.

Draf RUU Omnibus Law juga harus diwaspadai karena setidaknya ada puluhan Undang-undang yang harus dibatalkan secara otomatis, yang akan menimbulkan masalah bagaimana merevisi UU terkait tersebut dan konsekwensi yuridisnya dikemudian hari.

ProDem juga menolak rencana dalam RUU Omnibus Law tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang akan diberikan hingga 90 tahun, lebih lama dari aturan di era kolonial yang hanya mencapai 25-30 tahun. (Agt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *