DASAR NEGARA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA MASA DEPAN

(Menemukan Haluan Negara dalam RUU Haluan Idiologi Pancasila)

Webinar ini dilaksanakan dengan latar belakang bahwa DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 12 Mei 2020 telah menyetujui bahwa Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) sebagai RUU inisiatif DPR RI. Menurut DPR RI bahwa RUU HIP ini dirancang sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.”

Berdasarkan Draft RUU BIP yang disampaikan ke publik telah memunculkan berbagai respon pro dan kontra. Masyarakat menyoroti terhadap konsideran yang belum merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, pentingnya substansi yang membentengi negara dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, mempertanyakan penunjukan BPIP sebagai Badan Pelaksana UU BIP dan memasukkan tantangan masa kini dan masa depan terkait tatanan sosial yang diwarnai dengan individualisme, fundamentalisme pasar, radikalisme, kosmopolitanisme, dll; Disamping itu terdapat respon yang menghendaki pembahasan RUU HIP ini dihentikan, karena dinilai oleh publik sebagai salah satu RUU kontroversial yang dibahas DPR di tengah pandemi COVID-19, sehingga mengandung kontroversi bila dilihat dari sudut proses pembahasan, pengesahannya dan substansinya.

Dalam sistem demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dalam membuka ruang peran-serta masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Umat Islam sebagai bagian dari pemegang kedaulatan rakyat memiliki andil besar dalam menentukan arah negara dan penting mengambil peran untuk meluruskan dasar haluan negara untuk masa depan Indonesia. Kehadiran RUU HIP sebagai RUU inisiatif DPR berjalan sangat senyap ditengah masyarakat yang dilanda pandemi COVID-19, dimana peran sosial controlnya menghadapi hambatan dan tantangan yang cenderung mengalami kemandulan. Meskipun Keputusan akhir RUU BIP ini berada pada DPR dan Pemerintah, namun rakyat sebagai pemegang kedaulanan meski menyuarakan pandangan kritis dan memperkuat peransertanya dalam memberikan checks and balances untuk mengontrol produk perundangan. Oleh karena itu perlu mendialogkan dan mendialektikakan gagasan di RUU HIP dengan haluan spirit sesuai founding father dan menjawab tantangan masa depan.

Webinar ini akan menghadirkan narasumber yang memiliki kepakaran, yaitu
1. Dr. H. M Ali Taher Parasong, SH., M.Hum, Anggota DPR RI dari Fraksi PAN
2. Dr. Refly Harun, SH, M.H, LL.M, Ahli Hukum Tata Negara
3. Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum, Guru Besar Fak. Hukum Universitas Diponegoro, pakar Sosiologi Hukum dan Filsafat Pancasila.
4. Dr. Hamdan Zoelva, SH, M.H, Ketua Mahkamah Konstitusi 2008 – 2015

Menurut Nasrullah Larada, S.IP, M.Si selaku Ketua Umum PP KB PII, menyatakan bahwa KB PII sebagai perekat dan dinamisator umat memandang penting berperanserta dalam menentukan haluan negara Kasatuan Republik Indonesia. Sebagai representasi umat Islam, KB PII yang memiliki spirit “Membina Negara Jaya Indonesia” harus menyuarakan aspirasi dan kontribusi umat dalam pembanguan dan memajukan Indonesia. Dengan demikian, Berbagai pandangan penting dari semua unsur masyarakat harus diformulasikan dalam konsep yang holisitik dan terpadu untuk disampaikan ke DPR dan Pemerintah, sehingga RUU BIP memiliki konten yang memotret seluruh aspirasi masyarakat terkait Haluan Negara Indonesia tercinta.

Jakarta, 05 Juni 2020

Pengurus Pusat
Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *