Ketua Buruh Pemuda Pancasila Desak Negara Segera Hadir Beri Perlindungan Hukum ABK

Jakarta, Tabayun.id – Ketua Umum Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila , Jamaludin Suryahadikusuma memberikan tanggapannya terkait kasus ketidakadilan yang dialami ABK Indonesia di kapal Cina.

Jamaludin yang akrab dipanggil Bung Jamal ini juga mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah melakukan diplomasi secara virtual dengan pemerintah Cina.

“Kami mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah melakukan diplomasi virtual dengan Pejabat Luar Ngri Cina yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal bendera cina dan tata kelolanya.” Kata Jamal, Ahad (21/6).

Jamal berharap setelah pertemuan itu ada implementasi yang akan dilakukan kementerian teknis mengingat kejadian yang terjadi ini sudah sangat darurat dan membutuhkan penanganan yang extra ordinary.

“Dalam hal ini harus segera dilakukan dalam bentuh MoU atau apapun lah itu sebagai jaminan perlindungan atau kepastian hukum bagi ABK kita yang bekerja di kapal berbendera Cina.” Tambah jamal.

Menurutnya selama ini banyak kejadian-kejadian mulai tahun 2012 ketika zaman M Jumhur Hidayat sebagai BNP2TKI, kemudian kasus para pekerja yang bekerja di PT Karltigo. Hal ini menurut Jamal tidak ada instrument hukum.

“Artinya disini tidak ada instrument hukum. Kemudian peraturan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan No. 84 Tahun 2013 juga seperti rebutan kewenangan. Kemudian tahun 2015 muncul kasus yang diangkat oleh Tempo tentang ABK yang bekerja di kapal Taiwan dan sekarang di tahun 2020 ramai lagi dengan kasus pelarungan oleh kapal berbendera Cina.” Ungkap Jamal.

Jamal mendorong agar pemerintah Indonesia menindaklanjuti hasil pertemuan virtual itu dengan pemerintah melakukan perbaikan mulai dari hulu ke hilir.

“Artinya pemerintah Indonesia harus membangun tata kelola di dalam negeri dan itu harus bisa menjadi bergaining kepada pemerintah cina karena jangan sampai kita mendorong pemerintah Cina untuk memberikan perlindungan dengan membuat instrumen perlindungan tetapi kita sendiri tidak membuat.” imbuh Jamal.

Ia berharap rancangan pemerintah ini agar segera diwujudkan sebagai payung hukum di dalam negeri. “Harus diingat bahwa dengan adanya peraturan di dalam negeri, sebaik apapun itu tidak bisa menjamin ABK Indonesia di kapal Cina. Karena yang bisa melindungi kejadian kejadian kekerasan di atas kapal, standar layak kerja di atas kapal Cina, yang melindungi ya pemerintah Cina, bukan aturan di dalam negeri. Kalau aturan didalam negeri itu mulai pembekalan dan standar kompetensi itu dalam rangka pemerintah membangun bergaining dengan pemerintah Cina untuk menentukan hak-hak teman-teman ABK mulai dari standar perjanjian kerja termasuk juga masalah gaji karena ini sangat berbeda dengan negara lain contohnya Filipina dan Vietnam.” tegas Jamal.

Ia mencontohkan Pemerintah Filipina dan Vietnam menetapkan standar gaji “you ambil tenaga kerja dari kita, you berani bayar berapa? Nah, karena pemerintah Indonesia tidak menetapkan standar gaji ya akhirnya diserahkan ke pasar. Ada yang 300 USD bahkan ada yang di bawah itu sampai 200 USD. Disinilah peran pemerintah kalau pemerintah menganggap ini penting, karena ini menyangkut kemanusiaan.” tambah Jamal.

Jamal melihat Indonesia dan Cina saling membutuhkan dan menurutnya kerja sama kedua negara ini sudah dibangun lama, 70 tahun.

“Kita sudah lama membangun kerja sama dengan pemerintah Cina. Tahun 50an dan kemudian sempat berhenti 65 karena ada peristiwa G-30-S/PKI dan 2015 penandatangan 8 MoU di antaranya terkait dengan Infrastruktur, Ekonomi dan lain-lain serta disaksikan oleh kedua negara. Artinya bahwa keduanya saling membutuhkan termasuk di sector perikanan ini. Perikanan Cina saat ini nomor 1 di dunia. Tanpa ditopang oleh ABK Indonesia di dalam ribuan kapal ikan Cina apakah bisa berjalan? Artinya harus seimbang gitu loh, equal. Termasuk barang Cina yang bisa masuk ke Indonesia, kita berharap barang kita juga masuk di Cina.” Beber Jamal.

Menurut Jamal, pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan kepada para ABK Indonesia di luar negeri, termasuk para TKI yang bekerja di sektor pabrik di Cina.

“Faktanya di Cina sendiri juga banyak yang bekerja di sektor pabrik. Saya sering juga mendengar keluhan teman-teman yang tidak bisa pulang dari Cina. Kita sendiri memberikan perlindungan kepada pekerja Cina di Indonesia, tapi please tenaga kerja Indonesia juga berikan perlindungan. Jangan seakan-akan kita seperti di bawah mereka gitu.” Kata Jamal.

Jamal berharap negara harus hadir karena ini masalah kemanusiaan. “Kita harus memastikan bahwa negara yang nomor satu itu harus hadir. Ingat, negara itu nomor satu, bukan swasta. Karena yang punya peranan penting itu pemerintah. Pertama membangaun sistem dalam local dan kedua membangun bargaining dengan pemerintah Cina. Buktikan pemerintah dengan political will mau membela warga negaranya.” Harap Jamal.

Terakhir, Jamal mengkritisi pemerintah Indonesia yang tidak memiliki database jumlah ABK Indonesia yang bekerja di kapal Cina dan saran bagi pemerintah untuk memperbaiki sector ketenagakerjaan diberikan perhatian khusus.

“Bahkan pemerintah sendiri tidak punya database warga negaranya yang bekerja di kapal Cina, pemerintah jangan abai. Pemerintah sudahlah, jangan cuma mencari kambing hitam. Jadikan ini momentum untuk memperbaiki sector ketenagakerjaan ini terutama sector ABK ini yang membutuhkan perhatian khusus. “ pungkas Jamal. (Fadel)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *