Jokowi Larang Warga Mudik, Warga Nekad Dijebloskan ke Penjara dan Denda Rp100 Juta

Kalau tidak ada aturannya lalu melarang mudik maka itu pelanggaran. Jokowi larang mudik itu dasarnya apa? Lain halnya jika PSBB mengatur larangan mudik”

 

Tabayun.id – Jakarta.  Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan bahwa sanksinya akan berpatokan pada UU no 6 tahun 2018 soal Kekarantinaan Kesehatan.

“Sanksinya itu ada di UU Karantina no 6 tahun 2018 ada itu. Saya nggak hapal persis, tapi mungkin akan kita ambil dari situ,” jelas Budi di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Sanksinya, menurut Budi paling berat bisa jadi terkena denda dan hukuman kurungan. “Ada denda sama hukuman. Dendanya berapa lupa saya, dilihat UU-nya aja. Kalau hukuman ya mungkin kurungan.” kata Budi.

Bila dilihat dari UU no 6 tahun 2018, dalam pasal 93 disebutkan ada hukuman kurungan paling lama setahun dan denda maksimal hingga Rp100 juta.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” bunyi pasal 93.

Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi sudah melarang mudik Lebaran pada hari raya Idul Fitri 1441 H bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. “Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno, menilai, keputusan pemerintah terkait larangan mudik ini merupakan langkah tepat untuk kondisi Indonesia saat ini.

“Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat. Jadi pemerintah harus tegas. Saya memahami ketegasan ini tidak terlepas dari aturan ketatanegaran ya,” kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Selasa (21/4/2020).

Tidak Dibenarkan

Sementara itu Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, kebijakan PSBB yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengatur larangan mudik Lebaran 2020. Jika PSBB melarang mudik maka mana aturannya. Namun jika tidak ada aturannya tapi melarang maka jelas hal tersebut pelanggaran yang nyata dilakukan rezim Jokowi.

“Kalau tidak ada aturannya lalu melarang mudik maka itu pelanggaran. Jokowi larang mudik itu dasarnya apa? Lain halnya jika PSBB mengatur larangan mudik. Ini kan tidak ada. Ko di larang? Apalagi sampai polisi tutup jalan tol dan arteri. Dasar nya apa? Kalau itu terjadi polisi lakukan penutupan yang tidak ada dasar hukumnya,” ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Selasa (21/4/2020).

Jadi, sambung Muslim, tidak dibenarkan pelarangan mudik Lebaran 2020. Apalagi akan ada penutupan jalan tol dan arteri. Sehingga hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Larangan mudik juga tidak masuk akal karena menggeneralisir seolah semua warga dicurigai membawa virus corona. Sehingga dilakukan macam-macam pelarangan dari PSBB, social distancing, warga tidak boleh keluar rumah, dan tidak boleh bepergian antar kota.

“Tapi warga Cina yang jadi sumber virus Corona malah leluasa masuk ke wilayah RI melalui udara maupun laut. Ada apa?” tanyanya.

Konsekuensi

Terpisah, pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr Ismail Rumadan mengatakan, sah saja ada larangan mudik Lebaran 2020 dari pemerintah guna mengatasi penyebaran Covid -19. Apalagi larangan mudik Lebaran tersebut guna mencegah tertularnya virus Corona masuk ke daerah atau ke kampung-kampung.

Namun larangan tersebut harus dilaksanakan dengan konsisten, dan penuh tanggung jawab. Karena saat ini publik juga kerap dipertontonkan dengan kebijakan yang saling kontradiktif antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Misalnya antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perhubungan, bahkan dengan pemerintah daerah.

“Jadi poin pentingnya adalah larangan itu tidak mudik saja, tapi ada konsekuensi karena dari larangan itu pemerintah harus berbuat apa sama warga yang tidak mudik tersebut?” paparnya.

Ismail menegaskan, pemerintah harus bertanggung jawab terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang tidak bisa mudik sebagai akibat dari larangan tersebut. Oleh karena itu pemerintah tidak boleh asal melarang saja. Apalagi informasi dari warga ketika PSBB juga banyak warga yang belum mendapatkan hak-haknya, seperti sembako.

“Belajar dari kebijakan PSBB inilah tentu pemerintah harus konsisten dengan kebijakan larangan untuk tidak mudik.  Terutama soal kordinasinya antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Mepala BNPB,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *