Indonesia Tanpa China

Oleh : Himawan Sutanto – Aktivis 1980-an

Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China

Inilah pameo lama yang dianggap oleh sebagian orang sebagai hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Namun perlu diingat bahwa setiap buah yang akan dipanen tidak semua bisa dimakan, ada yang sudah matang dan keadaannya baik, namun ada pula buah yang dalam keadaan busuk. Begitu pula halnya dengan pameo yang dianggap sebagian orang seperti hadis.

Seperti halnya sejarah Indonesia pernah putus diplomatik dengan China seperti jaman Orde Baru apakah itu memungkinkan ? Itulah pertanyaan mendasar kita sekarang ini. Pertanyaan itu muncul ketika kapal China masuk keperairan Natuna dimana ZEEI batas internasional berada diwilayah Indonesia. Sementara Kementerian Luar Negeri, kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.

Penolakan ini disampaikan sehari setelah Kementerian Luar Negeri China mengaku memiliki kedaulatan atas wilayah perairan di dekat kepulauan Nansha atau kepulauan Spratly yang berbatasan langsung dengan laut Natuna. Dimana Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan klaim China tidak berdasar.

*Sejarah ZEEI atau UNCLOS*

Klaim historis China atas ZEE dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982.

Dimana UNCLOS merujuk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 yang mengatur tiga batas maritim; laut teritorial, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEEI) dan ZEEI sendiri dikategorikan sebagai kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar. Sedangkan di kawasan ZEEI ini, Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut  (United Nations Convention on the Law of the Sea) disingkat UNCLOS, juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional  atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.

Artinya dalam perumusan konvensi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi, sedangkan  PBB menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara peserta konvensi. PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi. Peran PBB  hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi Maritim Internasional.

Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

*Klaim Sepihak*

Sementara China melakukan klaim sepihak lewat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang yang mengatakan China tidak melanggar hukum internasional dan memiliki hak dan kepentingan di wilayah perairan yang disengketakan.

Di sisi lain China ingin menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta objektif bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan (relevant waters).

China boleh saja mengatakan klaim sepihaknya, padahal ketika Susi Pudjiastuti sebagai menteri Kelautan tidak ada langkah provokasi dari China. Pertanyaannya ada apa dibalik ini semua?

Dalam hal ini saya sepakat dengan pernyataan anggota DPR komisi I Meutya Hafid dengan tegas mengatakan Perairan Natuna yang menjadi milik Indonesia tak bisa lagi diganggu gugat. Karena itu, menurut Meutya, tak perlu ada perundingan akan hal itu dengan pemerintah China.

*Putus diplomatik, kenapa tidak ?*

Kalau kita melihat kebelakang Hubungan Indonesia-Tiongkok menurut sejarah yang mengacu pada hubungan luar negeri antara Indonesia dan Tiongkok. Hubungan antara kedua negara telah dimulai sejak berabad-abad lalu, dan secara resmi diakui pada tahun 1950. Namun hubungan diplomatik dihentikan pada tahun 1967, dan dilanjutkan kembali pada tahun 1990.

Kemudian Tiongkok memiliki kedutaan besar di Jakarta dan konsulat di Surabaya dan Medan, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Beijing dan konsulat di Guangzhou, Shanghai  dan Hong Kong. Kedua negara negara besar di antara negara-negara di Asia dari segi wilayah dan penduduk, Tiongkok adalah negara yang paling padat penduduknya di bumi, sedangkan Indonesia memiliki populasi terbesar ke-4 di dunia. Kedua negara adalah anggota APEC dan ekonomi utama dari G-20.

Ketika sudah 23 tahun hubungan diplomatik dibuka kembali, sepertinya China melakukan sebuah langkah yang sangat politis. Walaupun pendekatannya investasi. Sedangkan sekarang China sepertinya sudah merasa lebih percaya diri, apalagi di era pemerintahan Jokowi ini.
Segala investasi dan pembangunan infrastruktur menjadi andalan Jokowi dengan investasi China yang besar-besaran. Bahkan para pejabat Indonesia sering bepergian ke negara tirai bambu, bahkan ada pejabat juga yang menyederhanakan persoalan. Seolah-olah urusan pertahanan adalah remeh temeh, kita jadi bertanya kepada diri kita, maksud mengalah untuk apa ?

Saya lebih tertarik dengan politik luar negeri China yang memberikan bantuan dan utang kepada Indonesia agar nantinya negara inj menjadi lemah dan gagal bayar utang. Lama kelamaan Indonesia punya ketergantungan dengan China. Sementara Cina akan leluasa memainkan perannya sebagai negara yang menguasai negara karena gagal bayar utang. Banyak contoh, seperti Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka dan Pakistan.

Untuk hal diatas Institute For Development of Economics and Finance atau Indef mengingatkan pemerintah agar mampu mengelola utang dengan baik. Sebabnya sejumlah negara gagal membayar utang karena strategi pembangunan infrastrukturnya yang masif. Atau Indonesia harus belajar dari kesalahan Malaysia, dimana mantan Perdana Menterinya ditahan karena korupsi dan dengan cara investasi. Untuk itu, marilah kita berpikir terhadap pentingnya Indonesia tanpa China.

Dari kenyataan itu, kita harus kembali dalam konteks pameo diatas dan Prof. Ali Mustafa Yaqub –mantan Imam Besar masdjid Istiqlal menegakan, bahwa ungkapan *“tuntulah ilmu sampai ke negeri Cina”* tidak boleh lagi disebut sebagai hadis, meskipun kalangan masyarakat awam menganggapnya seperti hadis. Paling bagus, ungkapan itu hanyalah sebuah kata-kata mutiara.

Boleh jadi, karena begitu cepatnya kata mutiara ini menyebar, lama-kelamaan hal ini dianggap hadis. Kita tetap harus selalu kritis, bahwa peran China di Indonesia harus selalu kita curigai dan tidak langsung menjadikan China segala-galanya buat republik ini, karena tipu daya investasi pasti lebih berbahaya dari pada perang militer itu sendiri.

Depok, 4 Januari 2020

Silakan Click Video Pencerahan Alm KH Zainuddin MZ dibawah ini :

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *