EKSISTENSI POLRI PADA ERA KRITIS DIGITAL MILENIAL

Oleh : Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) yang sebagian personel di dalamnya berasal dari peneliti dan akademisi, memberi catatan 100 hari kinerja Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Drs. Idham Azis yang sarat dengan prestasi. Di bawah kepemimpinan Idham, kinerja bagus ditunjukkannya dengan kesederhanaan, keteladanan, dan ketegasannya dalam memimpin institusi Bhayangkara ini. Berbagai prestasi signifikan telah ditunjukkannya, seperti : keberhasilan pengungkapan penganiayaan  penyidik  KPK Novel Baswedan yang telah lama mandek, dengan  mengamankan dua pelakunya yang ternyata adalah dua oknum Brimob Polri dan kasus pembunuhan Hakim  PN Medan Jamaludin yang banyak disorot publik juga berhasil dibongkar tim gabungan  Polresta Medan dan Polda Sumut.

Namun demikian, terpenting dari kinerja Idham tersebut tentunya harus seia sekata dengan apresiasi publik, sehingga mendapatkan pembenar yang kuat dalam tindak-tanduk yang dikerjakannya. Masih banyak kasus-kasus sensitif yang menjadi PR besar bagi POLRI, seperti terkini belum ditemukannya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Begitu pula dengan penegakan hukum terhadap undang-undang ITE dan aturan Kapolri tentang ujaran kebencian yang sangat kentara tebang pilih. Bahkan, menurut Sekjen Komisi Dakwah MUI, Fahmi Salim, jika kasus tersebut pelakunya berafiliasi dengan umat islam atau ormas Islam, maka akan segera ditindak. Akan tetapi, jika pelakunya tidak ada hubungannya dengan umat Islam atau Ormas Islam, polisi seolah-olah lamban dalam menindak pelaku. Apapun itu, kalangan sekuler liberal dan lain sebagiannya, ini nampaknya belum ditindaklanjuti secara serius. Padahal sudah seharusnya, pihak Kepolisian beserta jajarannya untuk menindaklanjuti dan menuntaskan secara serius laporan-laporan ujaran kebencian yang datang dari masyarakat terkait penghinaan pelecehan dan ancaman yang ditujukan pada tokoh-tokoh umat Islam. Bagaimanapun juga, reaksi dari masyarakat, khususnya umat Islam yang setidaknya telah terwakili oleh para alumni 212, akan sangat kuat bila kasus-kasus tersebut tidak diusut secara cepat dan tuntas, bahkan bisa menimbulkan aksi-aksi ketidakpercayaan yang tidak terkendali.

Isu Terorisme dan Radikalisme pun kerap mendapatkan cibiran karena penanganan dan blow up media yang masih cenderung tendensius menyudutkan Islam dan umatnya. Oleh karenanya, kita sangat apreasiatif terhadap pandangan Idham Aziz, sebagaimana pada saat fit and profer test, bahwa proses penegakan hukum terkait penyebaran radikalisme atau terorisme dilakukan kepada oknum, bukan terhadap simbol agama tertentu, karena radikalisme tidak bisa diidentikkan terhadap agama Islam maupun agama lain.
Tentunya isu-isu atau kasus-kasus besar lainnya yang harus mendapat penanganan prioritas seperti Narkoba, Korupsi, mafia proyek, dan Sindikat Kejahatan  harus bisa diselesaikan dengan tuntas dan elegan. Jangan sampai kasus-kasus tersebut diungkap tapi menguap jejaknya; pilih kasih dalam menimang kasus, atau tebang pilih dalam penegakkan hukumnya. Ada catatan tersendiri pada penanganan kasus korupsi, yaitu bagaimana Polri bisa bersinergi dengan institusi lain terutama KPK yang sedang mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat. Di satu sisi Polri harus berdiri tegak dan tegas dalam menangani kasus korupsi, dan di sisi lain saat ini Polri harus mampu mengangkat institusi KPK (bersinergi dengannya) untuk mengungkap dan menindak pelakunya, terutama dari kalangan penyelenggara negara, parpol, dan oknum internal dari kedua institusi tersebut. Begitu pula sinergi dan kolaborasi dalam upaya penegakkan hukum harus dilakukan bersama institusi lain, yaitu kejaksaan, kehakiman, dan advokat, di samping masyarakat sebagai komponen yang senantiasa akan mengawasi dan mengkritisi kinerja dari sinergi dan kolaborasi dari instansi tersebut. Kiranya suatu Rakornas dari berbagai institusi penegak hukum tersebut perlu dilakukan agar arah dan upaya penegakkan hukum tetap konsisten dan kokoh di tengah masyarakat.
Dari capaian 100 hari kerjanya dan PR besar yang dihadapinya, tentunya masyarakat harus bisa disuguhkan suatu prestasi dengan parameter yang jelas argumentasinya, rasional asumsinya, dan proporsinal persepsinya sehingga bisa memberikan penilaian dan evaluasi yang terukur. Setidaknya hal itu bisa disandarkan pada apa yang telah menjadi komitmen dan program Kapolri Idham Aziz, sebagaimana yang telah dipaparkannya saat fit and profer test bersama Komisi III DPR RI, 30 Oktober 2019.
Lima Komitmen Kapolri tersebut adalah :
Mengamankan program Pembangunan nasional.
Memantapkan soliditas internal dan sinergitas TNI/Polri
Mewujudkan insan bhayangkara yang bersih dan bebas KKN
Menuntaskan kasus yang menjadi perhatian publik
Menyiapkan suksesi pimpinan polri selanjutnya

Adapun tujuh Program Prioritas Penguatan Polri yang Promoter Menuju Indonesia Maju adalah:
Mewujudkan SDM unggul
Pemantapan harkamtibnas
Penguatan penegakkan hukum yang profesional dan berkeadilan
Pemantapan manajemen media
Penguatan sinergi polisional
Penataan kelembagaan
Penguatan pengawasan

Akhirnya, dalam upaya mengukuhkan eksistensi Polri pada era digital milenial ini, sudah tentu sikap dan moral sang Pimpinan dalam hal ini Kapolri, akan menjadi modal utama yang harus bisa dan mau memberikan teladan baik secara internal (lingkungan kepolisian) maupun scara eksternal atau kepada khalayak umum. Secara internal, mungkin sosok Hugeng masih menjadi teladan yang tidak hanya diakui secara internal, tapi juga secara eksternal masyarakat umum mengakui keteladanannya. Setelah tumbuhnya sosok keteladanan dari Sang Kapolri, maka secara profesional Kapolri harus bisa membangun dan menampilkan suatu sistem penegakkan hukum yang mumpuni, sehingga tegaknya hukum bisa dirasakan adilnya oleh semua kalangan.

Tampilnya sosok keteladanan dan penegakkan hukum yang berkeadilan sebagai landasan dan pondasi bagi eksistensi Polri, merupakan muara dari tugas Polri yang mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, dan melindungi masyarakat sebagaimana UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *