Tabayun.Id – JAKARTA. Saat dihubungi melalui telepon selular (9/6/2020) terkait RUU HIP (Haluan Idiologi Pancasila) yang belakangan menimbulkan pro-kontra dibanyak kalangan terkait berbagai hal baik substansi RUU, Penafsiran, Historis dari Pancasila dan RUU itu sendiri.

Ahmad Yani dalam kesempatan ini menyampaikan secara beberapa hal terkait RUU HIP. Antara lain klarifikasi atas penyebutan nama Ketua Panja RUU HIP. Berikut kabar keterangan yang disampaikan Dr. Ahmad Yani, SH, MH.

Dalam FGD yang Dilaksanakan oleh Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD), melalui Zoom Meeting yang berthema Ancaman Kebangkitan Komunisme dan Arogansi Oligarki dibalik RUU Haluan Ideologi Pancasila?

Acara diawali oleh keynotespeaker, Prof KH.DR Muhammad Siradjuddin Syamsudin, dilanjutkan oleh Narasumber lainnya yakni, Prof Suteki SH, MHum, Prof Ir Daniel M Rasyid, Dr Abdul Chair Ramadhon SHMH, DR Masri Sitanggang, Dr Ahmad Yani, SH,MH, KH. Aam Wahid Wahab Hasbullah, KH Thoha Yusuf Zakariya LC, KH Ismail Yusanto, KH Asep Syarifuddin, dan Gus Nur.

Dalam kesempatan itu Ahmad Yani sebagai salah satu pembicara, menyatakan Ketua Panja Penyusunan RUU Haluan Ideologi Pancasila ( HIP) adalah Ribka Tjiptaning, setelah saya kroscek kembali ternyata ketua Panja Penyusunan RUU HIP adalah Rieke Dyah Pitaloka, bukan Ribka Tjiptaning, bahkan Anggota Panja-pun tidak, karena Ribka Tjiptaning bukan anggota Badan Legislasi DPR.

Karena Pengajuan dan Penyusunan RUU HIP di Badan Legislasi DPR. Berdasarkan hal tersebut, saya mencabut dan meralat pembicaraan tersebut sekaligus memohon maaf atas kesalahan penyebutan nama ketua Panja Penyusunan RUU HIP, terbahwa Ribka Tjiptaning adalah bukan Anggota Panja apalagi ketua Panja Penyusunan RUU HIP.

Mengenai Format hukum/tempat kedudukannya dan subtansi dari RUU HIP, Menurut Ahmad Yani, tidak tepat di dalam UU karena Pancasila tempat dan kedudukannya sudah betul dan Pas ada di Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, karena Pancasila adalah Palsafah bangsa (Philosofishe gronslag), Pandangan Hidup Bangsa (Weltanshauung), Norma Hukum dasar (Staatfundamental Norm) dan Pancasila sebagai Metayuris.

Saya tetap pada pandangan Subtansi dan Pembicaraan saya tetap pada Sikap dan pendirian saya. Selain ada beberapa hal dalam RUU Perlu dilakukan pengkajian ulang karena tidak sesuai dengan fakta sejarah dan Pancasila itu Sendiri.

Dengan keterangan tertulis ini agar dapat dimaklumi dan tidak lagi menimbulkan permasalahan mengenai penyebutan Ketua Penyusunan Draft RUU HIP yang saat ini sudah menjadi RUU Inisiatif DPR RI. (Agt)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *